Forum Bebas Indonesia - All Forums: Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini

Forum Bebas Indonesia - All Forums Forum Bebas Indonesia - http://www.forumbebas.com Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini 27 Jun 2011, 2:28 am Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini Jakarta - Perampingan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang 'terpilih' dianggap tidak mampu bekerja optimal atau miskin kinerja. Demikian disampaikan pengamat ekonomi Dradjad Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, di Minggu (26/5/2011). "Jangan kaitkan pensiun dini dengan kinerja PNS. Sekarang muncul wacana PNS yang kurang baik kinerjanya akan ditawari pensiun dini. Wacana ini salah kaprah lagi. Nanti akan banyak yang enggan ambil pensiun dini, karena tidak mau sejarah karirnya diakhiri dengan predikat tidak bagus kinerjanya," ungkapnya. Untuk itu Drajad menyarankan, pemerintah perlu menghubungkan program ini dengan upaya pengurangan beban anggaran. Ini penting agar alokasi anggaran bisa digunakan lebih optimal, dan proses perizinan pun tidak menjadi berbelit-belit. "Kaitkan pensiun dini dan pengurangan beban anggaran PNS ini dengan optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi), khususnya penyederhanaan perizinan. Sehingga nanti akan diperoleh jumlah PNS yang optimal. Program pensiun dini juga harus memobilisasi PNS yang kelebihan sumber daya manusia (SDM) kepada yang kekurangan, melalui satuan kerja-satuan kerja (satker) masing-masing. "Intinya, reformasi birokrasi yang benar --desain dan tahapannya-- akan bisa mengurangi beban tersebut. Pensiun dini, relokasi PNS, optimalisasi tupoksi merupakan bagian dari reformasi birokrasi tersebut," paparnya. Ia pun menyadari bahwa jumlah PNS di Indonesia sudah termapau banyak. Wacara perampingan PNS dengan program pensiun dini bisa jadi salah satu solusi tersebut. Namun hal ini seyogyanya diiringi dengan perbaikan sistem reformasi birokrasi. "Pensiun dini bisa jadi salah satu solusi, tapi lagi-lagi desain kebijakan pensiun dini ini harus benar. Jangan ulangi kesalahan desain reformasi birokrasi," ujarnya. Ia menegaskan, langkah awal reformasi birokrasi harus dimulai dengan penyesuaian jumlah pegawai, dibandingkan dengan pemberian remunerasi. Pasalnya, dengan pemberian remunerasi masyarakat berbondong-bondong ingin masuk menjadi PNS, terutama di Kementerian Keuangan. Hal ini mengakibatkan pembengkakan selain akibat adanya pemekaran wilayah. "Seharusnya penyesuaian jumlah PNS dengan tupoksi ini yang harus menjadi langkah awal reformasi birokrasi. Bukan kenaikan remunerasi seperti di Kemenkeu. Jadi kalau Menkeu kewalahan, itu konsekuensi dari langkah keliru reformasi birokrasi, selain merupakan akibat pemekaran," imbuhnya. Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini. Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut. "Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela," jelas Agus saat ditemui di kantornya, Jl Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011). sumber You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed.