Dari kasus eksekusi mati terhadap Ruyati binti Satubi rakyat Indonesia menyadari bahwa betapa sukar mengharapkan negara melindungi, menyejahterakan rakyat dan segenap tumpah darah sesuai tujuan berbangsa dalam pembukaan UUD 45.
"Ruyati dan jutaan TKI lainnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang tidak dapat diberikan pemerintah. Padahal negara Republik Indonesia adalah negara terkaya di dunia, tetapi pemerintah tidak dapat memberikan penghidupan yang layak bagi warga negara. Ini sebenarnya pelanggaran konstitusi," kata aktivis politik, Ahmad Kasino, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin malam (20/6).
Menurut Kasino, pemerintahan SBY-Boediono sebaiknya mengakui kegagalannya dalam kasus Ruyati, bukannya malah menutupi kegagalannya dengan kebohongan-kebohongan baru.
"Jangan malah berdalih bahwa kasus tersebut kasus pidana dan presiden tidak bisa mencampuri proses hukum yg berlangsung di negara lain, itu semua kita tahu. Yang jadi masalah adalah sejauh mana pendampingan hukum yang maksimal diberikan negara selama proses hukum pada Ruyati berjalan," tegas aktivis Gerakan Indonesia Bersih ini.
Kasino menegaskan, kebobrokan di segala bidang pemerintahan ini mencakup hal-hal yang paling dasar yaitu perlindungan warga negara dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Realitas itu memperkuat alasan bagi rakyat mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional.
"Tidak ada alasan untuk tidak menurunkan SBY-Boediono. Dan pemakzulan itu harus dilakukan dengan kekuatan rakyat yang dikhianati SBY-Boediono," sergahnya.
Menurut Kasiono, ada perbedaan nyata antara presiden Amerika Serikat dengan Presiden SBY. "Bahwa apabila ada warga negara AS terancam maka presidennya memerintahkan gelar pasukan selain diplomatik untuk selamatkan warga negaranya. Sedangkan SBY ketika ada warga negara dihukum pancung, malah sibuk melakukan cuci tangan," pungkasnya.
