Forum Bebas Indonesia - All Forums: Gaet Outsourcing,Risiko Kebocoran Dokumen RI Tingg

Forum Bebas Indonesia - All Forums Forum Bebas Indonesia - http://www.forumbebas.com Gaet Outsourcing,Risiko Kebocoran Dokumen RI Tingg 27 Jun 2011, 2:33 am Gaet Outsourcing, Risiko Kebocoran Dokumen RI Tinggi Jakarta - Penggunaan tenaga lepas (outsourcing) pada kantor pemerintah memiliki risiko besar, khususnya pada keamanan arsip negara. Dimana pekerja jenis ini memiliki akses langsung ke dalam ruang arsip. Demikian disampaikan Pengamat ekonomi Drajad Wibowo saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (26/6/2011). "Secara politis, tenaga outsource itu berisiko. Pertama, risiko keamanan arsip-arsip. Tidak bisa dipungkiri, pengarsipan di kantor pemerintahan itu banyak yang kacau. Kalau pakai tenaga outsource, risiko kebocoran dokumen meningkat. Apalagi tenaga janitor dan office boys itu punya akses langsung ke dalam. Kalau tenaga keamanan mungkin masih lebih rendah risikonya, seperti dalam Pamdal DPR," ujarnya. Selain itu, Drajad menilai belum ada kajian bahwa penggunaan tenaga lepas pada kantor pemerintahkan dapat mengurangi belanja pegawai. Terlebih jika tidak diiringi dengan perbaikan dalam tubuh pemerintah sendiri. "Kedua, tenaga outsource belum tentu mengurangi biaya kalau governance-nya salah," ujar Wakil Ketua DPP PAN sekaligus mantan anggota DPR RI ini. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mendukung penggunaan tenaga kerja lepas (outsourcing) untuk bidang yang tidak membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) saat ini sudah membengkak. Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty mengatakan, dalam APBN 2011 dana transfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun, jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, maka sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70%. Sayangnya, alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan hanya untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). "Tapi ternyata alokasi belanja daerah yang besar itu sebagian besar hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan ada daerah yang 70% APBD-nya digunakan untuk bayar gaji. Tahun ini saja ada formasi satu juta PNSD. Apakah memang sebesar itu kebutuhannya? Makanya penting untuk melakukan reformasi manajemen PNS di pusat dan daerah," ujarnya di DPD, Senayan, Jakarta, minggu lalu. Untuk itu, dia menyambut baik usulan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk membatasi belanja pegawai dan menetapkan batas minimal alokasi belanja modal di setiap daerah. Usulan tersebut sejalan dengan rencana revisi Undang-Undang (UU)tentang Perimbangan Keuangan. "Capping belanja pegawai harus dilakukan. Makanya itu kan bicara tentang reformasi kepegawaian kita," jelasnya. Bahkan, Anny menyatakan adanya pemikiran untuk perbaikan manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah meniru gaya swasta yang mengenal istilah PHK dan penggunaan tenaga lepas (outsourching). Cara swasta tersebut, menurutnya, hanya untuk jenis pekerjaan dasar yang tidak butuh keahlian rumit. "Bolehkah model kaya di swasta. Kalau memang dia (PNS) kapasitasnya tidak masuk, performancenya tidak masuk, apakah kami bisa melakukan pemberhentian dengan cara-cara yang baik? Harusnya dibuka untuk itu. Termasuk juga outsourching untuk kegiatan-kegiatan yang tidak perlu PNS. Misalnya untuk kerumahtanggaan, mungkin kita sewa saja (petugas) yang (untuk) bersih-bersih, tidak usah angkat PNS," tandasnya. (nia/wep) sumber You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed.